Perkembangan Usaha Agribisnis di Indonesia – Agribisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Penyebutan “hulu” dan “hilir” mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (food supply chain). Dengan kata lain, agribisnis adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi untuk memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.

Agribisnis di Indonesia

Indonesia adalah negara agraris di mana mayoritas penduduknya adalah kaum tani. Negara agraris menjadikan Indonesia memiliki wilayah yang luas serta kaya akan lahan yang subur untuk bertani. Atas dasar ini, Indonesia mulai mengenal agribisnis. Perjalanan perkembangan agribisnis di Indonesia sejalan dengan sejarah pembangunan pertanian secara umum yang mengalami periode jatuh bangun. Hal ini sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi di Indonesia baik secara mikro maupun secara makro.

Prospek Perkembangan Agribisnis di Indonesia

Perkembangan agribisnis di Indonesia tentu memiliki alasan yang kuat hingga bisa tetap bertahan sampai saat ini. Beberapa prospek agribisnis yang sangat cerah diantaranya:

1. Tanah di indonesia relatif subur dan cocok dengan tanaman pangan
2. Indonesia memiliki iklim yang cukup bersahabat. Hujan dan panas cukup teratur dan sangat minim terjadi bencana.
3. Indonesia berada pada garis katulistiwa yang beriklim tropis. Hal ini menyebabkan cukupnya sinar matahari bagi pertanian di Indonesia.
4. Pemerintah masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor andalan.
5. Indonesia memiliki aliran sungai, bendungan, dan saluran irigasi yang cukup.

Fase Perkembangan Agribisnis di Indonesia

Perkembangan agribisnis di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase secara umum.

a. Fase Konsolidasi (1967-1978)

Pada fase ini sektor pertanian tumbuh sebesar 3,39%, lebih banyak disebabkan kinerja sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan yang tumbuh 3,58% dan 4,53%. Tiga kebijakan yang penting pada fase ini adalah intensifikasi atau penggunaan teknologi, ekstensifikasi atau perluasan area yang mengonversi hutan tidak produktif, diversifikasi atau penganekaragaman usaha agribisnis untuk menambah pendapatan rumah tangga petani.

b. Fase Tumbuh Tinggi (1978-1986)

Pada periode ini perkembangan agribisnis sektor pertanian tumbuh lebih dari 5,7%. Peningkatan produksi pangan, perkebunan, perikanan, peternakan hampir mencapai angka produksi 6,8% dan puncaknya mencapai swasembada pangan.

c. Fase Dekonstruksi (1986-1997)

Pada fase ini sektor pertanian mengalami kontraksi pertumbuhan di bawah 3,4% per tahun, berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena mengalami pengacuhan oleh perumusan kebijakan akibat anggapan keberhasilan swasembada pangan telah menimbulkan persepsi pengembangan agribisnis yang akan bergulir dengan sendirinya.

d. Fase Krisis (1997-2001)

Meskipun sektor pertanian menjadi penyelamat ekonomi Indonesia karena lonjakan nilai tukar dolar yang dinikmati komoditas ekspor sektor pertanian terutama perkebunan dan perikanan, namun daya tahan sektor pertanian tidak cukup kuat karena harus menanggung dampak krisis untuk menyerap limpahan tenaga kerja sektor informal dan perkotaan.

e. Fase Desentralisasi (2001-sekarang)

Transisi politik dan periode desentralisasi ekonomi menimbulkan banyaknya perda dan terlalu banyaknya penyimpangan administratif atau korupsi yang terjadi di daerah dan banyaknya biaya tambahan dalam melakukan birokrasi pemerintahan (survey LPEM-FEUI).